Nama:heri kurniawan
Kelas:1eb12
Npm:23210252
kebijakan perekonomian di berbgai sektor
banyak diantara kita mengeluh jika kebijakan yang dilakukan pemerintah salah ,banyak di Negara maju atau Negara berkembang jika Negara nya salah mengambil kebijakan ,maka Negara nya akan miskin dan tidak popular lagi dan pastinya rakyat akan menjadi marah dan akan segera melakukan reshuffle atau pembubaran pemerintah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan perekonomin bisa mempengaharuhi semua elemen- elemen di dalam suatu Negara .
Kebijakan fiskal dan moneter umunya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian Negara yang mendekati tingkat kesempatan kerja penuh.
A. KEBIJAKAN FISKAL
1. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah permintaan dan pengeluaran pemerintah.
Dalam asumsi teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah berasal dari pajak dengan notasi (T) dan notasi (G) untuk pengeluaran pemerintah.
Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah akan dihadapkan pada risiko fiskal. Risiko tersebut antara lain yaitu :
• Resiko perubahan asumsi
• Risiko belanja Negara akibat adanya tekanan terhadap belanja Negara khususnya terhadap resiko bencana alam
• Risiko akibat dari dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
• Risiko utang
Segalanya perhitungan dan angka-angka saran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mencapai saran pembangunan ekonomi merupakan angka-angka yang disusun dengan semangat kebersamaan dan optimisme, namun tetap dengan pertimbangan kondisi riil yang telah, sedang dan akan dihadapi di kehidupan global.
Dampak Kebijkan Fiskal Terhadap Inflasi
Jika tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tambahan output keseimbangan yang beberapa kali lipat. Dalam analisis perekonomian hanya terdiri atas pasar barang dan jasa. Dalam keseimbangan jika pasar uang modal juga berada dalam keseimbangan.
Ternyata penambahan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan naiknya pengeluaran Agregat. Naiknya pengeluaran Agregat menyebabkan keinginan sektor swasta melakukan investasi semakin besar.
Menurunnya investasi swasta yang menyebabkan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari kebijakan fiskal ekspensif disebut sebagai Crowding Out Effect. Cara mengatasi Crowding Out Effect secara teoritis sederhana saja, yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain kebijakan fiskal ekspensif dilakukan bersamaan ( simultan) dengan kebijakan moneter ekspansif.
B. KEBIJAKAN MONETER
1. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar atau mengubah permintaan akan uang.
Kebijakan moneter dapat dibedakan atas tiga:
• Kebijakan uang ketat ( Tight Money Policy ) yaitu kebijakan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga menyangkut pemberian fasilitas kredit perbankan yang sangat selektif
• Kebijakan uang longgar ( Easy Money Policy ) yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk menambah jumlah uang yang beredar, sehingga kebijakan yang dengan mudah dapat memberikan kredit perbankan.
• Kebijakan persuasion policy yaitu kebijakan himbauan
Instrument kebijakan moneter ada 3 yaitu
• Operasi Pasar Terbuka ( Open Market Operation)
Yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka adalah pemerintah mngendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.
Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga. Dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat mengalir keotorotas moneter, sehingga jumlah uang yang beredar berkurang jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli kembli surat-surat berharga tersebut.
Bila pemerintah melihat jumlah uang beredar perluh ditambah, agar perbankan lebih mampu memberikan kredit yang akan memacu pertumbuhan ekonomi, maka sertifikat bank Indonesia dan surat berharga pasar uang yang telah
dijual dibeli kembali. Melalui pembelian itu pemerintah mengeluarkan uang sehingga menambah jumlah uang beredar.
• Fasilitas Diskonto (Discount Rate )
Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank- bank umum yang meminjam ke bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman ( tingkat diskonto). Denga tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertanbahan jumlah uang beredar dapat ditekan.
• Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.
Ada satu lagi kebijakan yaitu kebijakan himbauan atau persuasiaon policy yaitu dimana pemerintah melakukan himbauan kepada mesyarakatnya untuk melakukan sesuatu yang diangap untuk mengatasi permasalahan ekonomi.
Ampuh tidaknya kebijakan moneter juga dilihat dari keadaan perekonomian yang sedang terwujud. Jika perekonomian berada pada daerah klasik yaitu dimana tingkat suku bunga sangat tinggi, maka kebijakan moneter akan efektif yaitu mampu menaikkan pendapatan nasional,
Kebijakan moneter dikatakan efektif bila mampu mengendalikan tingkat output atau harga.
Di dalam sebuah Negara pasti mempunyai sebuah rancangan dan arah kebijakan untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi suatu Negara di antara nya Indonesia yaitu,
E. Arah Kebijakan Perekonomian Indonesia
Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan, maka fokus kebijakan perekonomian pemerintah adalah :
1. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing di pasar global.
2. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing melalui sinergi sektor hulu dan hilir;
3. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang bertumpu dan berorientasi pada sistem agrobisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan;
4. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung pengolah hasil pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
5. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan pangan masyarakat, daerah, dan perbaikan distribusi pangan.
Dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri, fokus sasarannya adalah :
• Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia;
• Tersusunnya peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat;
• Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi serta perlindungan yang memadai;
• Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
• Berkembangnya pasar regional dan internasional serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada.
Selanjutnya untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi, fokus sasarannya adalah :
1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar lembaga daerah dan wilayah;
3. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;
4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna;
5. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal;
6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten atau Kota
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata;
8. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Regional Economic Development Strategic Program (RED-SP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui PPTSP;
10. Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur serta pengamanan aset;
11. Meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.
demikianlah penjelasan tentang suatu kebijakan ekonomi .
kesimpulan: KESIMPULAN
Kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pmerintah tediri dari:
1. kebijakan moneter.
2. kebijakan fiskal.
Kebijaan moneter adalah upaya mengandalikan atau mangarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemeritah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pajak..
Kebijakan fiskal dikatakan efekti jika ampu mengubah tingkat bunga (r) dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemerintah
Kebijakan moneter efektif jika bisa mengatur jalan nya uang yang beredar
Saran :
Pemerintah harus melakukan tindakan slektif dalam mengambil setiap kebijakan karena berawal dari kebijakan yang cerdas maka Negara kita akan maju .
Referensi Sumber :
1. harian kompas tahun 2004.
2. John Naisbit dan Patricia A. Delapan Jalan Menuju Perubahan.
Gramedia,1993

Nama:heri kurniawan
Kelas:1eb12
Npm:23210252
kebijakan perekonomian di berbgai sektor
banyak diantara kita mengeluh jika kebijakan yang dilakukan pemerintah salah ,banyak di Negara maju atau Negara berkembang jika Negara nya salah mengambil kebijakan ,maka Negara nya akan miskin dan tidak popular lagi dan pastinya rakyat akan menjadi marah dan akan segera melakukan reshuffle atau pembubaran pemerintah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan perekonomin bisa mempengaharuhi semua elemen- elemen di dalam suatu Negara .
Kebijakan fiskal dan moneter umunya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian Negara yang mendekati tingkat kesempatan kerja penuh.
A. KEBIJAKAN FISKAL
1. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah permintaan dan pengeluaran pemerintah.
Dalam asumsi teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah berasal dari pajak dengan notasi (T) dan notasi (G) untuk pengeluaran pemerintah.
Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah akan dihadapkan pada risiko fiskal. Risiko tersebut antara lain yaitu :
• Resiko perubahan asumsi
• Risiko belanja Negara akibat adanya tekanan terhadap belanja Negara khususnya terhadap resiko bencana alam
• Risiko akibat dari dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
• Risiko utang
Segalanya perhitungan dan angka-angka saran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mencapai saran pembangunan ekonomi merupakan angka-angka yang disusun dengan semangat kebersamaan dan optimisme, namun tetap dengan pertimbangan kondisi riil yang telah, sedang dan akan dihadapi di kehidupan global.
Dampak Kebijkan Fiskal Terhadap Inflasi
Jika tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tambahan output keseimbangan yang beberapa kali lipat. Dalam analisis perekonomian hanya terdiri atas pasar barang dan jasa. Dalam keseimbangan jika pasar uang modal juga berada dalam keseimbangan.
Ternyata penambahan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan naiknya pengeluaran Agregat. Naiknya pengeluaran Agregat menyebabkan keinginan sektor swasta melakukan investasi semakin besar.
Menurunnya investasi swasta yang menyebabkan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari kebijakan fiskal ekspensif disebut sebagai Crowding Out Effect. Cara mengatasi Crowding Out Effect secara teoritis sederhana saja, yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain kebijakan fiskal ekspensif dilakukan bersamaan ( simultan) dengan kebijakan moneter ekspansif.
B. KEBIJAKAN MONETER
1. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar atau mengubah permintaan akan uang.
Kebijakan moneter dapat dibedakan atas tiga:
• Kebijakan uang ketat ( Tight Money Policy ) yaitu kebijakan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga menyangkut pemberian fasilitas kredit perbankan yang sangat selektif
• Kebijakan uang longgar ( Easy Money Policy ) yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk menambah jumlah uang yang beredar, sehingga kebijakan yang dengan mudah dapat memberikan kredit perbankan.
• Kebijakan persuasion policy yaitu kebijakan himbauan
Instrument kebijakan moneter ada 3 yaitu
• Operasi Pasar Terbuka ( Open Market Operation)
Yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka adalah pemerintah mngendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.
Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga. Dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat mengalir keotorotas moneter, sehingga jumlah uang yang beredar berkurang jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli kembli surat-surat berharga tersebut.
Bila pemerintah melihat jumlah uang beredar perluh ditambah, agar perbankan lebih mampu memberikan kredit yang akan memacu pertumbuhan ekonomi, maka sertifikat bank Indonesia dan surat berharga pasar uang yang telah
dijual dibeli kembali. Melalui pembelian itu pemerintah mengeluarkan uang sehingga menambah jumlah uang beredar.
• Fasilitas Diskonto (Discount Rate )
Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank- bank umum yang meminjam ke bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman ( tingkat diskonto). Denga tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertanbahan jumlah uang beredar dapat ditekan.
• Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.
Ada satu lagi kebijakan yaitu kebijakan himbauan atau persuasiaon policy yaitu dimana pemerintah melakukan himbauan kepada mesyarakatnya untuk melakukan sesuatu yang diangap untuk mengatasi permasalahan ekonomi.
Ampuh tidaknya kebijakan moneter juga dilihat dari keadaan perekonomian yang sedang terwujud. Jika perekonomian berada pada daerah klasik yaitu dimana tingkat suku bunga sangat tinggi, maka kebijakan moneter akan efektif yaitu mampu menaikkan pendapatan nasional,
Kebijakan moneter dikatakan efektif bila mampu mengendalikan tingkat output atau harga.
Di dalam sebuah Negara pasti mempunyai sebuah rancangan dan arah kebijakan untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi suatu Negara di antara nya Indonesia yaitu,
E. Arah Kebijakan Perekonomian Indonesia
Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan, maka fokus kebijakan perekonomian pemerintah adalah :
1. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing di pasar global.
2. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing melalui sinergi sektor hulu dan hilir;
3. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang bertumpu dan berorientasi pada sistem agrobisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan;
4. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung pengolah hasil pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
5. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan pangan masyarakat, daerah, dan perbaikan distribusi pangan.
Dalam rangka membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri, fokus sasarannya adalah :
• Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia;
• Tersusunnya peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat;
• Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi serta perlindungan yang memadai;
• Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
• Berkembangnya pasar regional dan internasional serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada.
Selanjutnya untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi, fokus sasarannya adalah :
1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar lembaga daerah dan wilayah;
3. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;
4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna;
5. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal;
6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten atau Kota
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata;
8. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Regional Economic Development Strategic Program (RED-SP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui PPTSP;
10. Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur serta pengamanan aset;
11. Meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.
demikianlah penjelasan tentang suatu kebijakan ekonomi .
kesimpulan: KESIMPULAN
Kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pmerintah tediri dari:
1. kebijakan moneter.
2. kebijakan fiskal.
Kebijaan moneter adalah upaya mengandalikan atau mangarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemeritah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pajak..
Kebijakan fiskal dikatakan efekti jika ampu mengubah tingkat bunga (r) dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemerintah
Kebijakan moneter efektif jika bisa mengatur jalan nya uang yang beredar
Saran :
Pemerintah harus melakukan tindakan slektif dalam mengambil setiap kebijakan karena berawal dari kebijakan yang cerdas maka Negara kita akan maju .
Referensi Sumber :
1. harian kompas tahun 2004.
2. John Naisbit dan Patricia A. Delapan Jalan Menuju Perubahan.
Gramedia,1993