Pembangunan daerah
NAMA: HERI KURNIAWAN
NPM :23210252
KELAS :1EB12
Pembangunan dari tahun ke tahun memang sangat meningkat tapi kebanyakan sector perkotaan lebih di tekankan ketimbang sector daerah .
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih terperinci tentang pembangunan daerah
Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya . pembangunan juga bisa sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.
Jadi dapat saya simpul kan bahwa Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat.
Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan di dalam masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik,
Daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembangunan daerah adalah segala proses , kebijakan dan upaya untuk memperbaiki dan merelokasi suatu daerah agar tercipta suatu kenyaman yang baik serta menjadikan daerah tersebut menjadi daerah maju.Untuk selanjutnya saya akan jelaskan Perencanaan pembangunan
secara spesifik tentang pembangunan daerah .
Di dalam sebuah pembangunan daerah pasti selalu mempunyai perencanaan yaitu :
Perencanaan pemabangunan
Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai tingkat desa sampai provinsi. Melalui proses ini diharapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.
Beberapa permasalahan yang biasa dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah:
1. Perhatian SKPD terhadap pentingnya dokumen perencanaan masih kurang.
2. Kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang.
3. Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan masih kurang.
4. Data pendukung perencanaan pembangunan kurang akurat.
5. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang.
6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah.
7. Belum sinergisnya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
8. Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, cenderung masih berupa wishing list, serta program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran.
9. Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor sering ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan eprsoalan yang sebenarnya.
10. Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antarwilayah.
11. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
12. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya.
13. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Isu strategis pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.
Pembangunan di desa
Banyak di indonesia Daerah-daerah besar dan kecil yang belum di manfaatkan secara maksimal Daerah pedesaan itu meliputi desa-desa. Desa disini, dimaksud¬kan sebaga unit pemerintahan yang administratif.
Perbedaan antara struktur daerah perkotaan dengan daerah pedesaan hanya terletak pada persoalan pemusatan atau per¬sebaran pada kegiatan sosial, politik dan ekonomi saja. Berdasar¬kan alasan – alasan rill, praktis dan efisien di tinjau dari segisosial, politis maupun ekonomis, perkembangan daerah mem¬bawa serta timbulnya proses-proses pemusatan kegiatan, yang memberikan corak karakteristik kepada wajah pembanguanan daerah, kemampuan maupun kesibukan daripada daerah-daerah perkotaan dan pedesaan.
Daerah-daerah perkotaan menunjukkan kepadatan prasarana sarana-sarana fisik, sosial ekonomi maupun politik yang tinggi.Berdasarkan alasan itu pula, maka industri-industri besar Dengan tingkat kemampuan teknologi yang tinggi, pada umumnya terdapat didaerah-daerah perkotaan. Sedangkan kegiatan¬ kegiatan disektor pertanian, sebagai suatu bidang usaha yang didasarkan pada tersedianya daerah-daerah luas serta tata letak tanah jarang di maksimalkan .
Tanah di desa biasa nya langsung terikat pada alam, tetap merupakan salah satu ciri utama daerah pedesaan. Sesuai dengan tradisi daerah perkotaan dikenal sebagai daerah-daerah pusat kegiatan pemerintahan, kebudayaan, perdagangan serta perindustrian :
dan daerah-daerah pedesaan merupakan daerah-daerah perse¬baran kegiatan – kegiatan pertanian dan industri-industri kecil, yang terdiri dari perindustrian dan kerajinan rakyat.
Perkembangan suatu daerah akan tercermin pada perkem¬bangan daerah-daerah perkotaan maupun daerah-daerah pedesaan nya. Kedua daerah itu memiliki sifat saling bergantungan. Misalnya: daerah-daerah pedesaan merupakan daerah-daerah
sumber produksi bahan pangan, bahan baku dan penolong untuk industri, bahan-bahan bangunan, bahkan sebagai sumber tenaga kerja bagi daerah-daerah perkotaan. Sebaliknya, daerah-daerah perkotaan memberikan fasilitas-fasilitas penampungan dan distribusi bagi arang-barang dari dan untuk daerah pedesaan, seperti : hasil-hasil produksi ekspor pertanian maupun peralatan serta bahan-bahan penolong bagi kegiatan pertanian, fasilitas¬-fasitas perkreditan bagi kegiatan produksi didaerah pedesaan dan sebagainja.
Perkembangan daerah akan berdjalan dengan lancar apabila struktur pemerintahan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai potensil yang terdapat di daerah nya. Dalam hubungan ini daerah¬-daerah terkecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri, minimum pula memuat daerah perkotaan, disamping daerah pedesaan dengan demikian desa hanya merupakan daerah administratif sadja daripada daerah terketjil jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendriri. Dengan perkataan lain, perkembangan daerah tidak akan me¬nuju terbentuknya desa, sebagai daerah otonomi, melainkan mengarah ke bertambah nya djumlah daerah-daerah terkecil, seperti yang dimaksudkan itu, dimana desa tetap terdapat di¬ dalam nya.
KEADAAN DAN MASALAH
Nilai potensiff desa:
Perbaikan tingkat kehidupan masjarakat dicapai dengan Melalui pembangunan daerah. yang pada dasar nya berpijak pada nilai-nilai potensial daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pada persoalan pemusatan atau persebaran kegiatan-kegiatan sosial, politis maupun ekonomis.
Daerah perkotaan dikenal sebagai daerah pemusatan kegiatan¬-kegiatan perdagangan dan perindustrian pada umumnja, daerah pedesaan merupakan daerah daerah tempat persebaran kegiatan-kegiatan pertanian dan industri-industri kecil.
Pada tingkat perkembangan sekarang ini, dimana ekonomi Indonesia masih bercorak ekonomi pertanian nilai potensial terbesar terletak didaerah pedesaan. Dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan disektor industri, barulah terjadi perge¬seran titik-berat nilai potensial ke arah daerah perkotaan. Namun demikian,bagi perkembangan daerah,kedudukan desa sebagai suatu kesatuan dengan daerah perkotaan, tidak akan berubah.Oleh karena itu, keharusan pembangunan desa tidaklah semata – mata karena terdorong oleh rendahnya tingkat kehidup¬an masyarakat desa, melainkan merupakan suatu keharusan didalam meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Kondisi dari daerah-daerah pedesaan di Indonesia yang ber¬beda-beda itu akan menimbulkan masalah-masalah yang berlainan pula, sehingga dapat membawa kelainan dalam cara pendekatan pembangunan desa dimasing-masing daerah.

Masyarakat desa :
Laju nya perkembangan ekonomi tetap menghendaki adanja keseimbangan antara perkembangan-perkembangan didaerah perkotaan dengan perkembangan-perkembangan didaerah pedesaan. Oleh karena nilai potensial terbesar terletak didaerah pedesaan, maka pada tingkat perkembangan dewasa ini, perkem¬bangan ekonomi nasional banyak tergantung dari perkembang¬an kegiatan ekonomi didaerah pedesaan.Daerah perkotaan, sebagai daerah pemusatan kegiatan sosial, politik dan ekonomis,
memiliki masjarakat yang lebih mudah
untuk menerima penemuan-penemuan baru, pemikiran – pemikiran baru perkembangan – perkembangan dibidang teknologi moneter, kebudayaan dan lain-lain. Daerah perkotaan me¬rupakan saluran bagi kegiatan-kegiatan daerah pedesaan dengan dunia luar, misalnya dalam masalah perdagangan dengan luar negeri.
Sudah sewajarnya, bahwa perkembangan atau kemajuan di dunia luar akan terasa pula pengaruh maupun akibatnya didaerah pedesaan. Kejadian ini tergantungpada kelancaran hubungan antara daerah perkotaan dengandaerah pedesaan, tergantung pula pada tingkat kemampuan masing -masing.

Modal desa :
Masjarakat desa, didalam mencukupi kebutuhan hidupnya, berupa pangan,sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian disektor pertanian, khususnya dalam pro¬duksi pangan. Sifat pengusahaan nya disini adalah individual

Terutama didaerah-daerah yang penduduk nya sangat padat, penghasilan masing-masing yang sangat rendah , sehingga sulit untuk dapat menyisihkan sebagian dari penghasilan produksinya untuk modal pengusahaan
Keadaan yang sudah sedemikian tragisnya itu masih makin diperburuk oleh sistem pemasaran yang justru memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk menikmati sebagian besar dari hasil kerja petani tersebut. Ini berarti, pada satu pihak mengurangi kesempatan para petani untuk dapat meng¬himpun modal dan pada lain pihak merupakan perpindahan modal secara berlebihan kedaerah-daerah perkotaan, yang dewasa ini sifatnya kurang produktif, sehingga secara menyeluruh kurang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi yang produktif, bahkan pada hakekatnya justru menghambat. Modal dasar pembangunan desa adalah pertama-tama tenaga kerja dan daerah-daerah luas yang sesuai untuk usaha-usaha pertanian maupun kekajaan alam lainnja. Modal dasar tersebut terdapat cukup banyak, hanyalah lokasinya dimasing-masing daerah tidak seimbang.
Untuk memanfaatkan modal dasar tersebut diperlukan modal investasi dan modal kerja yang cukup. Modal investasi, dapat diwudjudkan dalam bentuk sarana-sarana produksi, misalnya peralatan serta bahan-bahan penolong produksi, dan sarana¬ – sarana angkutan. Dapat pula digunakan untuk penyediaan prasarana-prasarana produksi dan perhubungan.
Kalau modal kerja dan modal investasi untuk sarana-sarana produksi dan angkutan sepenuhya menjadi tanggungan masyarakat sendiri, maka pembangunan prasarana-prasarana produksi dan perhubungan, seperti irigasi, di jalan dan sebagainya, pada dasarnya menjadi kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan kewadjiban itu, Pemerintah Daerah menggunakan sumber-sumber keuangan daerah. Akan tetapi, dewasa ini penerimaan berasal dari sumber-sumber tersebut adalah sangat terbatas. Namun demikian, pada tingkat perkem¬bangan dewasa ini, dimana nilai produktivitas didaerah pedesaan masih rendah, masih terdapat sumber-sumber kekuatan daerah yang berupa tenaga kerja yang berkelebihan. Kalau sumber¬sumber keuangan daerah dapat diatur melalui norma-norma administrasi Pemerintah, maka sumber kekuatan daerah yang lain itu dapat dihimpun dan digunakan hanya dengan melalui kewibawaan pemerintah desa serta kepemimpinan masyarakat sendiri. Sesuai dengan adanya sifat kegotong-royong yang hidup dalam kalangan masyarakat desa pekerjaan itu dapat berjalan atas dasar kesadaran masjarakat sendiri, sehingga pada kenya¬taannya, pengairan-pengairan desa serta di jalan – jalan desa telah merupakan sasaran kegiatan gotong-royong masyarakat desa, yang dirasakan seakan-akan telah menjadi kewajiban mereka.
Dalam hubungan ini dapat diramalkan, bahwa nanti setelah sektor pertanian dapat berjalan dengan modal yang intensif dan produktivitas yang tinggi. dan sumber penerimaan Daerah menjadi cukup besar, imbangan kewajiban antara Pemerintah dan masjarakat desa akan mencapai proporsi yang lebih djelas dan tegas Disamping kewibawaan pemerintahan desa serta kepemim¬pinan masyarakat sendiri, Pemerintah dapat memperhitungkan sampai berapa di jauh dapat memberikan bantuan baik moril maupun materiil, dalam rangka intensifikasi pengerahan tenaga yang berlandaskan kegotong-royongan itu. Bantuan materiil dapat melalui subsidi kepada Daerah maupun melalui semacam kredit jangka panjang. Dalam pada itu yang perlu di jelaskan bahwa bantuan sedemikian itu di tunjukan kepada desanya.
KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH
Pembangunan Desa dilaksanakan daiam rangka mengisi maupun meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan dan per¬tumbuhan ekonomi nasional yang sehat. Oleh karenanya, setiap

tindakan dan langkah jang diambil harus diletakkan pada ke¬dudukan daerah pedesaan, sebagai suatu kesatuan dengan daerah perkotaan, dalam rangka perkembangan daerah. Dalam pada itu, dikehendaki adanya keseimbangan dalam perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi antara kedua daerah tersebut yang didasarkan pada keserasian dalam tingkat kemajuan dan kemampuan masing-masing.Daerah perkotaan, sebagai daerah pemusatan kegiatan-kegiatan sosial, politis dan ekonomis, memberikan kepeloporan dalam perubahan maupun pertumbuhan tingkat kemadjuan dan kemampuan desa. Oleh karena itu, perlu diciptakan komunikasi
jang effektif, untuk menjalurkan hasil-hasil kemadjuan secara kontinju dan terarah kedaerah pedesaan, baik itu berupa kema¬juan – kemajuan sarana fisik, sosial, ekonomis maupun politis. Dalam pada itu, sasaran-sasaran ditekankan pada peru-bahan sikap mental, peningkatan bekal pengetahuan serta ketrampilan bagi masjarakat desa, sedang untuk pelaksanaan¬nya diperlukan peranan dari pimpinan pemerintahan desa dan apparaturnya, beserta lembaga-lembaga desa yang membantunya.
Pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka imbangan kewadjiban yang sewajarnya antara Pemerintah dengan Masyarakat Desa. Kewajiban Pemerintah adalah menjediakan pra¬sarana – prasarana, memberikan bimbingan dan pengawasan, sedangkan selebihnya disandarkan pada kemampuan Masyarakat Desa sendiri. Disatu pihak, Pemerintah berusaha untuk dapat memberikan bantuan matriil kepada desa guna menghimpun
Dan mengintensifkan pelaksanaan kerja gotong-royong , dan di lain pihak, Pemerintah membantu dalam pengusahaan serta pemupukan modal bagi kebutuhan-kebutuhan produksi yang nyata didaerah-daerah pedesaan.
Adapun langkah-langkah jang diperlukan dalam rangka pembangunan nasional yang efektif
Adalah :
1. Mengadakan penelitian yang saksama, mengenai kedudukan daerah pedesaan dalam rangka perkembangan daerah (Pola Rencana Pembangunan Daerah).

2. Menstimulir berdirinja lembaga-lembaga perkreditan

3. Mengefektifkan pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat desa.
Demikianlah pembahasan tentang pembangunan daerah semoga bermanfaat bagi semua nya
Kesimpulan :pembangunan daerah sangat pesat sekali bagi suatu negara alangkah bijaknya pemerintah mendukung pembangunan daerah khusunya di daerah terpencil, agar menjadi daerah maju supaya tidak ada ketimpangan antara daerah dengan di kota .
Saran : sebaiknya pemerintah menekankan sektor daerah yang terpencil agar bisa jadi daerah maja.
Referensi sumber :
http://www.okezone.com
http://www.wikepedia.com
http://www.depdagri.com