Kebijakan perdagangan internasional
NAMA: HERI KURNIAWAN
NPM :23210252
KELAS :1EB12
Kebijakan internasional memang sering di lakukan untuk meningkatkan GDP suatu negara , untuk selanjutnya saya akan membahas semua tentang kebijakan perdangangan internasioanal dalam perspektif saya , yang di dapat dari berbagai sumber dari internet maupun buku .
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun yang lalu , tapi juga berdampak terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
hal-hal yang membuat perdagangan internasional itu lebih rumit:
1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
2. Barang harus dipindahkan dari negara satu ke negara lainnya. Dalam proses ini barang akan memerlukan pemeriksaan dan pengawasan dari negara pengirim ataupun negara penerima dari pemerintah masing-masing negara.
3. Antara masing-masing negara terdapat perbedaan bahasa, mata uang, timbangan, taksiran, atau hukum yang berlaku.
4. Sumberdaya alam yang berbeda.
Selanjutnya kebijakan perdagangan internasional, dapat di simpulakan yaitu kebijakan yang rangkaian tindakannya , yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional (dalam negeri ).
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jenis-jenis kebijakan internasional dapat diberlakukan untuk impor dan ekspor, diantaranya :
Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor bertujuan untuk mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi/mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan juga menghemat devisa. Karena dengan kebijikan dibidang ini pemerintah dapat menekan angka pengeluaran devisa negara guna pembiayaan barang import.
Kebijakan import dapat dikelompokan menjadi 2 macam kebijakan, yaitu sebagai berikut:
1.Kebijakan tariff barrier
2.Kebijakan tariff non barrirer
Macam- macam kebijakan berdasarkan barrier dan non barrier, yaitu :
1. Kuota, merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi, kuota dalam impor adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Jumlah itu diperkirakan tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Ketika diberlakukan perdagangan bebas, kuota tidak dapat dipakai lagi karena dapat menghambat perdagangan internasional.
Dampak kebijakan kuota bagi negara importir.
a. Harga barang melambung tinggi,
b. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi berkurang,
c. Meningktanya produksi di dalam negeri.
Dampak kebijakan kuota bagi negara eksportir.
a. Harga barang turun,
b. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi bertambah,
c. Produksi di dalam negeri berkurang.
2. Tarif, diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Dengan pengenaan tarif ini, harga barang impor menjadi mahal, sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. Penganut perdagangan bebas mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, Negara proteksionis akan menetapkan tarif yang tinggi untuk barang impor
Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang-barang impor atau yang biasa disebut bea impor. Tujuan dari bea impor adalah membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik. Semakin tinggi tingkat proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Perbedaan utama antara tarif dan proteksi lainnya adalah bahwa tarif memberikan pemasuka kepada pemerintah sedangkan kuota tidak.
3. Subsidi, karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada harga barang produksi dalam negeri. Supaya harga barang produksi dalam negeri dapat ditekan, pemerintah dapat memberi subsidi pada produsen dalam negeri. Dengan pemberian subsidi ini, harga barang dalam negeri menjadi murah.
Kebijakan subsidi biasanya diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan bersaing di pasar internasional. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus kea rah perang subsidi. Hal ini karena semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara memberikan subsidi.
4. Larangan impor, dengan berbagai alas an, ada barang tertentu yang dilarang diimpor. Misalnya, barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan Negara lain yang telah terlebih dahulu melarang impor barang suatu Negara. Selain itu, larangan impor dapat juga dilakukan untuk menghemat devisa.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi
Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor Kebijakan dibidang eksport itu bertujuan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa eksport suatu negara.
Kebijakan eksport itu dapat dikelompokan menjadi 2 macam yaitu:
1.Eksport dalam negeri
2.Eksport luar negeri
Kebijakan eksport didalam negari
1.Pembentukan pusat promosi perdagangan internasional
2.Fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri, untuk barang-barang manufaktur dari negara sedang berkembang
3.Menjadi anggota asosiasi produsen
macam- macam kebijakan nya di dalam negeri maupun luar negeri yaitu :
1. Diskriminasi harga, adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu Negara dengan Negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga untuk Negara yang satu lebih mahal atau lebih murah daripada Negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang tarif.
2. Pemberian premi (subsidi), kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan member premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi (subsidi) itu antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.
3. Dumping, adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor (harga barang di luar negeri) lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara dumping ini dapat dilakukan jika pasar dalam negeri dapat dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah.
4. Politik dagang bebas, merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah.
5. Larangan ekspor, kebalikan dari larangan impor. Merupakan kebijakan suatu Negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, politik, sosial, atau budaya.
TUJUAN KEBIJAKAN INTERNASIONAL
Pemerintah suatu negara tentu mempunyai tujuannya dalam menetapkan kebijakan internasional yaitu sebagai berikut:
1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional.
2. Melindungi kepentingan industri dalam negeri
3. Melindungi laoangan kerja
4. Manjaga stabilitas dan dan keseimbangan neraca pembayaran internasional
5. Menjaga tingkat peryumbuhan ekonomi
6. Menjaga stabilitas nilai tukar/kurs valas
Demikianlah pembahasan tentang kebijakan perdagangan internasional , semoga bermanfaat untuk anda semua .
Kesimpulan : kebijakan perdagangan internasional memungkinkan dalam mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional (dalam negeri ), supaya arah kemajuan bangsa dapat ditingkatkan
Saran : ada baik nya suatu negara memakai system kebijakan perdagangan internasional yang mengarah pada projectivitas masyarakat .
Referensi sumber :
Kompas tgl 23 januari 2010
http://www.wikepedia.com
kompas tgl 5 april 2010
Ismawanto, 2009, Ekonomi 2 : Untuk SMA dan MA Kelas XI, Jakarta : Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, h. 80 – 85.